Prosedur perceraian menurut pengadilan(재판상 이혼절차) > Bahasa Indonesia


Bahasa Indonesia

Prosedur perceraian menurut pengadilan(재판상 이혼절차)

페이지 정보

Penulis최고관리자   Dilihat 132cases   Tanggal 21-10-19 14:54

본문

Prosedur perceraian menurut pengadilan

 

1. Perceraian kesepakatan kedua pihak dan perceraian melalui putusan pengadilan

○ Perceraian menurut undang-undang acara perdata Republik Korea terdiri dari dua macam, yaitu perceraian melalui kesepatan kedua pihak dan perceraian melalui pengadilan.

○ Apabila kedua pasangan hidup sudah membuat kesepakatan mengenai perceraian dan pengasuhan anak yang belum dewasa, mereka dapat bercerai sesuai prosedur perceraian kesepakatan.

○ Apabila tidak terjadi kesepakatan perceraian dari kedua pihak, mereka tidak dapat bercerai dengan kesepakatan mereka, maka harus mengajukan litigasi perceraian atau meminta pengaturan arbitrasi.

 


2. Pengajuan litigasi perceraian


○ Apabila tidak terjadi kesepakatan tentang perceraian dan pembagian kekayaan, atau masih ada pertikaian terhadap hak penangung jawab terhadap anak, hak pengasuhan, biaya pengasuhan dan pergaulan pertemuan, atau ketika ingin meminta biaya ganti rugi kepada lawan yang bertanggung jawab atas hancurnya rumah tangga, maka harus mengajukan surat gugatan kepada pengadilan keluarga.

 


3. Alasan perceraian melalui putusan pengadilan 


○ Apabila satu atau lebih termasuk kepada hal-hal yang tertera dalam pasal 840 dalam Undang-undang hukum perdata, dapat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan.

 


4. Prosedur perceraian melalui putusan pengadilan


A. Pengiriman berkas surat gugatan


○ Apabila penggugat mengajukan surat gugatan di pengadilan, pengadilan akan mengirimkan berkas surat gugatan itu kepada Tergugat, dan jika pengadilan tidak tahu akan alamat pihak tergugat, dapat mengirimkannya secara terbuka dan umum sesuai dengan syarat tertentu lalu dapat mendatangkan keberlakuan pengiriman.

 


B. Perintah sebelum ada putusan


○ Apabila surat gugatan atau arbitrasi itu sudah diajukan, dan jika ada keadaan darurat sebelum putusan akhir dibuat, maka dapat meminta perintah sebelumnya.

○ Pengadilan dapat membuat putsan perintah sebelumnya walaupun tidak ada permintaan dari pihak yang bersangkutan dengan wewenangnya


○ Dalam keadaan di bawah ini, dapat mengeluarkan perintah sebelumnya

    Ketika perlu larangan pendekatan lawan

   Ketika ingin mendapat pembayaran biaya kehidupan atau biaya pengasuhan untuk anak yang belum dewasa atau di bawah umur

    Ketika mau nego berhadapan muka


○ Setelah mendapat perintah sebelumnya ini dapat dibanding dalam 7 hari setelah diberitahukan. Putusan perintah sebelumnya dapat memiliki kuasa, ketika sudah ada penetapan.

Pengadilan Agama atau kekeluargaan dapat menjatuhi hukuman denda 10 Juta Won terhadap orang yang melanggar putusan perintah sebelumnya yang sudah ditetapkan

 


C. Perdebatan

 

○ Apabila berkas surat gugatan itu sudah dikirimkan kepada lawan pihak, hakim menentukan dan mengirimkan tanggal perdebatan. Pada tanggal perdebatan itu, jika tidak ada halangan, pihak yang bersangkutan harus hadir pada sidang tersebut. Orang yang dipanggil pada sidang tidak hadir tanpa alasan, pengadilan Agama dapat menjatuhi hukuman denda 500 ribu won atau menghadirkannya secara paksa.


○ Berbeda dengan perkara perdata, maka perkara perceraian dapat diterapkan wewenang pengadilan, sehingga walaupun tidak ada pengajuan suatu fakta dari pihak yang bersangkutan, hal itu dijadikan sebagai dasar pemutusan, dan melakukan pemeriksaan fakta dan bukti dengan wewenang dan kapan pun dapat mengadili pihak yang bersangkutan dan kuasa hukumnya.

 


D. Pemeriksaan perkara keluarga

 

.

○ Pengadilan dapat memerintahkan pemeriksaan perkara keluarga kepada peneliti perkara keluarga baik sebelum tanggal perdebatan maupun dalam perjalanan sidang. Pemeriksaan perkara keluarga dapat dilakukan dalam prosedur pengaturan arbitrase. 


○ Petugas pemeriksaan perkara kekeluargaan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan pengetahuan profesional  seperti ilmu psikologi, sosial, ekonomi dan pendidikan untuk mengetahui apa penyebab kehancuran rumah tangga dan lingkungan keluarga seperti riwayat pendidikan, pengalaman, keadaan kekayaan, karakter, kesehatan dll.

 


E. Rekonsiliasi

 


○ Pada hari rekonsiliasi, pihak yang bersangkutan harus hadir. Dapat ditemani dengan kuasa hukum yang telah diangkat.


○ Pada hari rekonsiliasi, jika pihak yang bersangkutan sudah mempunyai kesepakatan sesuai dengan nasihat anggota tim rekonsiliasi, rekonsiliasi atau perdamaian itu terjadi. Jika sudah ada rekonsiliasi, pengadilan membuat surat kesepakatan dari kedua pihak dan surat itu akan dapat dikirimkan kepada kedua pihaknya.


Jika tidak tercapai rekonsiliasi, dapat diperintahkan “keputusan yang menggantikan rekonsiliasi (rekonsiliasi paksaan)”. Setelah kedua pihak menerima putusan rekonsiliasi paksaan, dan jika dalam 14 hari tidak mengajukan keberatan, putusan itu akan ditetapkan.


Surat rekonsiliasi atau putusan rekonsiliasi paksaan memiliki kekuatan yang sama seperti putusan final di pengadilan. Oleh karena itu, jika sudah ada putusan rekonsiliasi, pihak yang bersangkutan tidak dapat melawan isi rekonsiliasi tersebut.

 


F. Putusan nasihat perdamaian


○ Selama perkara litigasi masih berlangsung, majelis hakim yang mengadili perkara itu dapat memutus putusan nasihat perdamaian dengan wewenangnya sendiri untuk memecahkan solusi yang adil.

○ Apabila pihak bersangkutan tidak mengajukan keberatan dalam 2 minggu setelah menerima putusan nasihat rekonsiliasi, putusan nasihat rekonsiliasi menjadi putusan final, maka persidangan akan berakhir.

○ Apabila putusan nasihat rekonsiliasi menetap, maka pihak yang bersangkutan tidak dapat melawannya.

 


G. Pembacaan Putusan


○ Apabila sidang berakhir, pengadilan dapat memutus perkara.

 


H. Prosedur yang tidak tunduk (Prosedur naik banding)

 

Pihak yang bersangkutan dapat mengajukan surat banding dalam 2 minggu sejak menerima pengiriman putusan pengadilan di tingkat sebelumnya. Ketika mengajukan surat naik banding, harus diajukan kepada pengadilan yang telah mengeluarkan  putusan yang tidak memuaskan.


○ Apabila sudah menerima putusan dari pengadilan tingkat banding, dalam 2 minggu setelah menerima putusan pengadilan tingkat-kedua, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan surat kasasi. Ketika mengajukan surat kasasi, pengajuan itu dilakukan kepada pengadilan di tingkat ke-2.


○ Setelah mendapat putusan di pengadilan tingkat pertama, dan sudah melewati masa naik banding dengan keadaan tidak mengajukan surat naik banding, dan atau setelah naik banding, putusan banding ditolak, atau setelah mendapat surat putusan banding, tidak mengajukan surat kasasi, atau sudah mengajukan surat kasasi, namun kasasi ditolak, maka putusan di pengadilan tingkat pertama akan menjadi menetap sebagai putusan final di pengadilan.

 


I. Prosedur setelah ketetapan melalui putusan

 


○ Walaupun perkara sudah diputus dengan putusan atau rekonsiliasi, untuk menyelesaikan hubungan status di dalam akte daftar hubungan kekeluargaan, dalam 1 bulan setelah putusan ditetapkan melalui putusan (atau perintah nasihat rekonsiliasi), bukti pengiriman, surat bukti konfirmasi, sedangkan jika terjadi rekonsiliasi, dalam satu bulan sejak hari itu, akte bukti rekonsiliasi dilampirkan dan dilaporkan di kantor di mana pelapor tinggal.



○ Surat bukti konfirmasi putusan, dan surat pembuktian pengiriman dapat diterima dari pengadilan yang memutus.


출처 : Judicial Information for Foreigners and Immigrants (scourt.go.kr)

 
페이스북으로 공유

주소 : (07048) 서울특별시 동작구 양녕로 27길23 2층 (상도동)
전화 : 02-2038-0173 | 팩스 : 02-2038-0174 | 이메일 : namseoul2021@naver.com
Copyright © 2021 남서울이주여성상담소. All rights reserved. Supported by 푸른아이티.